Pemimpin Yang Ber-Etika Dan Politik Dinasti

Berbicara Politik Tentu Berbicara Bagaimana Masa Depan Orang Banyak, Bukan Berbicara Masa Depan Suatu Golongan Ataupun Kelompok.

 

Namun tak jarang dalam perjalanan berpolitik Kita Menemukan politik yang tidak yang tidak tidak pada semangat awal berdiri.

 

Jadi ada Dua Alasan Kenapa Saya Sebagai Kader sekaligus Sebagai Pengurus Partai Solidaritas Indonesia, memberikan Dukunganku Secara Pribadi ke Bapak Anies Baswedan.

 

1. Pemimpin Yang Ber-Etika

 

Menurut saya Kepribadian dari Seorang Pemimpin harus menjadi Tolak Ukur setiap Calon pemilih untuk menentukan pilihannya.

 

Pemimpin yang Beretika punya pengaruh positif bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dengan mendorong sikap dan tindakan berdasarkan nilai-nilai moral yang sama, pemimpin akan menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kehidupan yang beretika dan membangun reputasi yang kuat.

 

Seorang pemimpin yang beretika dan tidak beretika bisa dilihat dari dua hal, yaitu karakter atau kepribadian dan tindakan atau perilaku. Jika hal ini sudah rusak maka dipastikan dapat memberikan pengaruh negatif pada orang yang dipimpinnya bahkan pengaruh negatif dalam setiap keputusan keputusan yang akan di ambil.

 

Kepribadian yang tempramental atau ketidakmampuan dalam mengontrol emosi merupakan cerminan bahwa seseorang itu sejatinya lemah dalam mengelolah emosi, sehinga berdampak buruk pada hal-hal yang lebih luas.

 

Sejak Awal saya memang tidak setuju dengan keputusan DPP PSI memberikan dukungannya pada Bapak Prabowo Subianto.

 

Karena Memang di Pilpres kemarin, PSI tidak mendukung bapak prabowo, Bahkan Kami Di daerah Sangat Senang Saat Pak Prabowo diberi Piagam Kebohongan Award Awal Tahun 2019 .

 

2. Politik Dinasti

 

Sebagai Kader Murni yang Bergabung dan Belajar Politik lewat PSI sejak tahun 2017, sudah tertanam di dadaku juga di kader kader seluruh indonesia tentunya bahwa PSI menyatakan diri sebagai partai anak muda yang membawa napas baru dalam perpolitikan nasional.

 

Kita Tahu, Politik dinasti telah membunuh sendi-sendi demokrasi. Politik dinasti membuat kekuasaan hanya beredar atau berputar di kalangan keluarga tertentu. Ini indikasi bahwa demokrasi tidak berjalan di jalan yang baik dan ada kecenderungan pembusukan demokrasi, karena orang dipilih bukan karena kapasitas tapi karena keluarga orang tertentu.

 

Dengan Gabungnya Kaesang Menjadi Anggota Partai PSI, lalu beberapa hari kemudian langsung menjadi Ketua Umum. Saya Sendiri Kurang Srek dengan sikap Elit di DPP PSI yang lebih mengutamakan Teknik Marketing daripada Kualitas Seorang Pemimpin.

 

Pencalonan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden dari Prabowo ini Juga Menggambarkan Politik Dinasti samakin Subur di Keluarga Bapak Jokowi. Sikap Cawe Cawe Pak Jokowi Semakin Jelas Ternyata Membentengi Istana Politik Dinastinya.

 

Menurut saya, saat ini Rakyat sudah tidak punya lagi harapan pada Partai Politik Yang Dengan Nurani bergerak menolak politik dinasti. Sepertinya Partai Politik ini hanya Manis di Awal saja, tidak lebih dari sebuah Metode Marketing, Lagi Lagi Rakyat yang ditipu.

 

Saya Jadi Teringat Kata Bro Raja Juli Antoni, Kata Beliau Bahwa “Di Kita (Indonesia) yang terjadi justru politik dinasti untuk memproteksi kepentingan keluarga, bisnis keluarga, kepentingan kekuasaan, jadi menurut saya buruk sekali. Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak memerangi politik dinasti”.

 

Harapan saya, semoga Anti Korupsi dan Anti Intoleransi Juga jangan melemah. Dua hal itu merupakan Nilai dasar yang dipegang setiap kader PSI. Kalau Bro Giring menyebutnya “Way Of Life” Cara Hidup Ber-PSI.

 

Yang saya Saksikan Akhir-akhir ini Partai Solidaritas Indonesia, Partaiku Tercinta, Seperti Ada Pergeseran Nilai Dasar Anti Korupsi di Pucuk Pimpinan yang ada di DPP. Menurut Penilaian saya ada Semacam sikap melembek Dengan Partai Peternak Politisi Korupsi.

 

Apalagi Mendukung Calon Presiden Pemilik Partai dimana PartaiNya termasuk Paling Banyak Kader Tersangkut Kasus Korupsi di indonesia Yaitu Partai Gerindra berada diperingkat Ke-4 , Menurut Data dari PPID, KPK, database ICW dan riset sekunder yang diolah tim Bijak Memilih.

 

Terlebih Di Pencalonan Caleg Untuk DPR RI 2024 saja tercatat ada tiga Orang Peserta Caleg yang diindikasi Mantan Napi Korupsi, Dimana Jumlah kasus suap dan gratifikasi sebanyak 23 kasus Dengan Total nominal: Rp 62,3 miliar. Yang Katanya Sudah Pecat Sama Pak Prabowo, Wallahu A’lam..

 

Apa Kita Harus Melembek seperti itu ?

Sebagai Kader PSI, Saya Merasa Malu.

Mudah-Mudahan PSI Bisa Bertahan Dengan Dua Nilai Utama Itu. Kita Lihat Nanti KedepanNya.

 

___________________

Morowali, 18 Desember 2023

Ttd Munawir, S.Kom

Wakil Sekretaris DPW Partai Solidaritas Indonesia.

Scroll to Top